Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemotongan hewan halal harus memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syari’at Islam. Titik kritis yang dapat menyebabkan daging ruminansia dan unggas menjadi tidak halal adalah proses penyembelihan hewan yang tidak sesuai dengan syari’at agama Islam. Peran juru sembelih halal menjadi sangat penting dalam menentukan terpenuhinya persyaratan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dari daging yang dihasilkan.

Pemerintah telah menetapkan standar kompetensi seorang juru sembelih halal melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 196 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan Halal, atau yang sudah kita kenal sebagai SKKNI No. 196 tahun 2014, sebagai pondasi untuk menetapkan kompetensi seorang Juru Sembelih Halal, yang sudah memenuhi aspek legal dalam peraturan negara, sekaligus memenuhi syariat Agama Islam.

Juru Sembelih Halal Indonesia sebagai organisasi yang berbasis kompetensi siap berkiprah dalam penjaminan produk halal di Indonesia. Selain itu, menjadi amanah yang tidak terpisahkan dari organisasi ini adalah melakukan syiar sembelih halal, demi terwujudnya Indonesia berkah melalui tatacara penyembelihan yang Ihsan, Halal, dan Thoyyib, dengan menerapkan 13 unit kompetensi yang dipersyaratkan dalam SKKNI.